BANGKA BELITUNG, Harianwartanews.com — Puluhan perwakilan nelayan dari perairan laut Bembang dan Teluk Nipah, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat mendatangi DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah perairan mereka.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.SH.MH.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Ketua DPRD Babel tersebut, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sony Suwandi mengungkapkan kekhawatirannya. “Di situ kami yang menjadi sumber utama hasil tangkapan bahwa aktivitas KIP sangat merusak ekosistem dan ekologi laut.
Nelayan beraudensi dengan ketua DPRD Babel
Ia menambahkan, “Lumpurnya itu sangat berpengaruh sekali merusak ekosistem dan ekologi.” Ungkapnya.
Harapan kita pemerintah daerah dapat melakukan upaya pencegahan dampak lumpur tersebut.
Sony Suwandi juga menyebutkan bahwa mayoritas penduduk di desanya adalah nelayan, sekitar 80% dari lebih dari 2.000 jiwa.
Kepala Dinas Kelautan dan perikanan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Agus Suryadi, menjelaskan bahwa secara prosedural, perusahaan pemilik KIP sudah memiliki izin PKPRL (Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan luasan sekitar 92 hektar.
“Mereka bisa bekerja tetapi masih dalam zona tambang,” kata Agus.
Ia menegaskan bahwa jika KIP beroperasi di luar izin yang diberikan, itu berarti melanggar aturan. Agus juga menyoroti pentingnya KIP dilengkapi dengan VMS (Vehicle Monitoring System) agar pergerakannya dapat terpantau.
“Kalau mendengarkan dari masyarakat kan sepertinya di luar itu, makanya kita akan prospektor juga ada keluhan masyarakat untuk mereka melarang untuk tidak boleh lah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait akan turun langsung ke lokasi esok hari untuk memastikan kondisi di lapangan.
Didit mengatakan kesimpulan pertemuan hari ini, biar kita secara optimis menilai, maka sudah diputuskan besok pagi, Dinas Kelautan, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol-PP, PT Timah, dan Dinas Pertambangan akan melakukan pengecekan ke lapangan.
” Ia berharap pengecekan tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi nelayan,” tutup Didit.
(*)
