PANGKALPINANG, Harianwartanews.com — Aliansi Masyarakat Cinta (AMC) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tadi pagi menemui Ketua Fraksi Gerindra, Pahlivi Syahrum. Mereka menyampaikan aspirasi terkait Pansus Buka Data Valid Kerusakan Lingkungan. Agar dapat dibahas di internal fraksi – fraksi, mereka juga menyampaikan aspirasi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Bintang Persatuan Persatuan (BPP) dan F-PDI Perjuangan.
Hanya saja dari 4 fraksi selain Gerindra dan anggota F-BPP, Kasbiransyah, untuk F-PKS dan F-PDIP tidak terjadi diskusi. AMC Babel hanya menyerahkan secara simbolis di dua fraksi ini. Setelah pagi melakukan diskusi dengan Pahlivi, siang mereka pun berdiskusi dengan Kasbiran di ruang F-BPP. “Setelah di bahas di internal fraksi nanti baru kita usul ke Banmus untuk dijalwalkan dan kalau memang dibutuhkan bisa ke Bapemperda,” jelas Ketua DPW Partai Bulan Bintang ini.
Pahlivi kepada wartawan mengatakan tidak akan mengambil keputusan apa pun. “Kalau aspirasi dari masyarakat akan kami terima. Ruang ini harus dibuka oleh DPRD terutama fraksi Gerindra. Tapi ketika sudah bicara substansi persoalan (penegakan hukum). Apa yang disampaikan tadi kami fraksi Gerindra selalu tegak lurus dengan Ketum dan Fraksi di pusat,” paparnya.
Terkait kasus tata niaga pertimah Rp 271 T, Fraksi Gerindra sangat mendukung apa yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. Karena itu seiring dengan Presiden Prabowo Subianto membangun Indonesia bersih dari korupsi. “Mereka walau belum Inkrah, sudah terbukti dalam putusan bersalah dan putusan banding pun naik. Ini menandakan pak presiden pencaya dengan lembaga kejaksaan,” tutup Ketua Komisi I ini.
Kepada wartawan usai berdiskusi dengan Pahlivi, AMC Babel mengatakan. Jika dalam surat aspirasi Pansus Buka Data Kerusakan Lingkungan sengaja menggunakan kalimat memohon bukan meminta. “Ini karena kami ingin fraksi – fraksi tidak apriori atau bahkan beranggapan kami ingin substansi terkait penegakan hukum. Kami hanya minta DPRD meminta data – data valid terkait kerusakan lingkungan dari lembaga kompeten,” jelas Kurnia yang akrab disapa Dani ini.
AMC Babel bukan menginginkan pansus ini terkait tata kelola pertimahan atau hitung ulang kerugian negara. Tapi mampu hanya memberikan informasi kepada publik terkait data valid kerusakan lingkungan. “Sehingga kita sarankan agar memanggil beberapa instansi terkait kerusakan lingkungan dan data reklamasi. Bukan menghitung ulang dan kita sepakat soal penegakan hukum,” kata Dani.
Lalu kenapa penting bagi AMC Babel, DPRD menampilkan data kerusakan lingkungan ke publik. Karena akibat kegaduhan rusaknya lingkungan di Babel ini, berdampak pada perekonomian yang melambat. “Apalagi jika bicara kerusakan lingkungan ini harusnya dijawab dengan data valid. Sehingga akan memberikan kepercayaan publik global dan domestik terkait rusaknya lingkungan di Babel,” papar Dani.
(ril)
